Kemenkumham Jateng Koordinasi Dengan Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang

JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Nur Ichwan bersama Personil Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melakukan koordinasi Sub Direktorat Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Paten Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jum'at (16/06/2023).

Langkah ini diambil dalam rangka penyelesaian tindak pidana di bidang Rahasia Dagang.

Baca juga: Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama, Wabup : Saring Dulu baru Share

Penghantar, Kadiv Yankumham menjelaskan bahwa pihaknya melakukan ini sebagai bentuk kepedulian Kantor Wilayah atas terjadinya sengketa Kekayaan Intelektual yang diterima.

Baca juga: Simulasi Visitasi sebagai Praktek Penggalian Data bagi PK Bapas Nusakambangan

"Tindak pidana Rahasia Dagang memiliki karakteristik khusus sehingga memerlukan keterangan dari ahli di Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang, " ungkapnya. 

Dalam lawatannya, Tim Kantor Wilayah diterima oleh Analis Hukum Madya, Bambang Sugitanto beserta para Analis Hukum di Direktorat Paten.

Baca juga: Kakanwil & Kadivim Ikuti Pengukuhan Satuan Tugas Monitoring dan Supervisi Percepatan Layanan Keimigrasian

Konsultasi juga ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan yang diterima oleh Kantor Wilayah mengenai dugaan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang. 

Dalam pelaksanaannya, Tim Kantor Wilayah mengajukan beberapa pertanyaan, diantaranya kualifikasi suatu informasi yang dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang, rumusan pasal tindak pidana rahasia dagang, kapan pelindungan atas rahasia dagang diberikan, beserta alat-alat bukti yang diperlukan guna membuktikan terjadinya suatu tindak pidana di bidang Rahasia Dagang. 

Baca juga: Plt. Kalapas Karanganyar terima bantuan Buku dari Kasubdit Bina Dalam Lapas BNPT

Adapun ahli yang memberikan keterangan dalam diskusi ini ialah Adni Kurniawan. Menurutnya, guna menentukan suatu informasi bersifat rahasia atau tidak, dapat dilihat dari sifat informasi tersebut, dengan merujuk pada ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 

"Seluruh keterangan yang diberikan Ahli dituangkan dalam berita Acara Wawancara. Adapun mengenai pengaduan ini akan terus dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk setiap tahapan penyelesaian sengketa, " Terangnya. 

Baca juga: Pangkas Prosedur Birokrasi yang Rumit & Panjang, Kemenkumham Jateng Kenalkan Apostille

(N.Son/Hms)